KSP Pamardi Utomo
Lembaga Keuangan mikro yang Mandiri, Tangguh, Sehat, Aman dan Terpercaya
Melayani simpanan dan pinjaman kepada rakyat demi kesejahteraan bersama

 
Berita
Kontak Kami

Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo

alamat Jl. Soekarno Hatta No.102 Semarang, Jawa Tengah
telp 024-76725787
fax 024-76725728
email heribudiae@gmail.com
ym ksppamardiutomo
Pengunjung

Berita Koperasi

Belum Ada Titik Temu Raperda Koperasi dan UMKM
Tanggal Posting : Selasa, 18 Maret 2014
Pengirim : Admin - Dibaca : 855 Kali

SOLO - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum menemui titik temu, apakah pembahasan materi koperasi akan dipisah dengan materi UMKM, atau tetap jadi satu bagian raperda.

Sebab jika pembahasan tetap jadi satu bagian, Pansus terkendala belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU 17/2012 tentang Perkoperasian. Padahal jika perda tidak mengacu pada PP, aplikasinya tidak akan maksimal. Sebab PP merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) dari UU.

Sementara jika dipisah, materi UMKM akan dirampungkan lebih dulu dan bisa segera diaplikasikan dan materi koperasi dibahas belakangan, sembari menunggu turunnya PP.

Ketua Pansus Raperda Koperasi dan UMKM Abdullah AA menjelaskan, Pansus akan membahas internal masalah tersebut dan mengajak bicara seluruh fraksi, untuk memutuskan apakah materi raperda dipisah atau tetap jadi satu.

"Kalau materi raperda belum cukup, lebih baik tidak dipaksakan. Kalau dipaksa, nanti malah jadi mandul, tidak aplikatif. Saya pribadi berpendapat, lebih baik dipisah antara materi koperasi dan UMKM. Tapi saya tidak mungkin memaksakan pendapat. Keputusannya nanti menunggu rapat internal Pansus dan pembicaraan antarfraksi," jelasnya.

Dijelaskannya, dari studi banding Pansus ke Provinsi Bali yang sudah menerapkan Perda Koperasi, diketahui sejauh ini belum menerapkan UU 17/2012 secara maksimal.

Alasannya, PP dari UU tersebut belum turun. Selain itu, ada pengajuan judicial review atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hanya saja, pemerintah di sana tetap mempersiapkan koperasi untuk beralih status dari badan usaha ke badan hukum. Jika ada pendaftaran koperasi baru, juga diarahkan persyaratannya sesuai UU 17/2012. Pelaksanaan perdanya belum bisa maksimal," katanya.

Di Jembrana, Pemkab setempat juga belum menerjemahkan isi UU 17/2012 dalam batang tubuh perda tentang koperasi yang ada. Alasannya juga sama dengan Pemprov Bali, yakni belum ada PP terkait UU tersebut dan ada pengajuan judicial review.

Sumber : Suara Merdeka


Berita lainnya