KSP Pamardi Utomo
Lembaga Keuangan mikro yang Mandiri, Tangguh, Sehat, Aman dan Terpercaya
Melayani simpanan dan pinjaman kepada rakyat demi kesejahteraan bersama

 
Berita
Kontak Kami

Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo

alamat Jl. Soekarno Hatta No.102 Semarang, Jawa Tengah
telp 024-76725787
fax 024-76725728
email heribudiae@gmail.com
ym ksppamardiutomo
Pengunjung

Berita Koperasi

Mungkinkah Ada KSP Modern Di Indonesia?
Tanggal Posting : Selasa, 18 Maret 2014
Pengirim : Admin - Dibaca : 866 Kali

Pertanyaan dalam judul tulisan ini barangkali terlalu sinis karena sejak tahun 2012 pemerintah Indonesia melalui Kementrian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan berdirinya koperasi-koperasi modern di seluruh Indonesia.

Kementrian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi telah menargetkan berdirinya 100.000 koperasi modern di seluruh Indonesia pada tahun 2014. Koperasi modern yang akan terbentuk ini akan menekankan operasionalisasi koperasi pada kemampuan IT, sehingga koperasi diharapkan dapat melayani anggotanya secara lebih cepat, lebih hemat dan lebih berdaya saing.

Pertanyaan yang muncul adalah; seperti apakah sebenarnya kriteria koperasi modern? Apakah koperasi yang sudah dioperasikan dengan perangkat komputer dan sudah di on-line untuk semua unit operasional dalam koperasi tersebut sudah dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut adalah koperasi modern?

Sampai dengan saat ini belum ada definisi baku tentang koperasi modern. Definisi yang ada sejauh ini masih berasal dari Kementrian Koperasi & UMKM dan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi yang sedang bekerja sama dengan kementrian tersebut.

Menurut kedua institusi tersebut, ciri-ciri koperasi modern adalah; pertama: sudah menggunakan IT untuk mendukung bisnisnya sehingga dapat memonitor, mengevaluasi dan melakukan pendataan secara akurat dan up to date. Kedua; Pelaku bisnis koperasi dapat melaksanakan bisnisnya secara cepat, akurat dan reliable. Ketiga; Pelaku bisnis koperasi dapat melakukan e-business dan terhubung dengan e-commerce sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dari definisi di atas diungkapkan bahwa ada perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi modern. Koperasi modern yang telah menggunakan IT dapat meningkatkan pendapatan koperasi atau setidaknya terdapat perubahan pola pengelolaan koperasi yang tujuan akhirnya adalah memajukan koperasi itu sendiri.

Selain itu dengan penggunaan IT, semua koperasi akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan, dan anggota juga bisa secara langsung melihat berapa banyak saldo simpanan dalam rekening koperasinya, sehingga anggota tidak perlu datang lagi koperasi cukup menggunakan internet di rumahnya.

Bahkan menurut BUMN yang digandeng oleh Kementrian Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan koperasi modern ini, menyatakan bahwa mereka akan memberikan aplikasi paket tiga layanan untuk mendukung bisnis koperasi modern, yakni; aplikasi e-koperasi, finchannel dan delima.

Layanan e-koperasi adalah aplikasi pengelolaan koperasi simpan pinjam yang terdiri dari module-core untuk layanan pelanggan, kasir dan akuntansi, modul dashboard untuk performa pelaporan melalui web. Kemudian finchannel merupakan layanan loket pembayaran elektronik sebagai media transaksi dengan menggunakan media internet, misalnya; untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, pengisian pulsa, dan cicilan kendaraan bermotor. Sedangkan delima adalah layanan pengiriman uang domestik dan internasional, khususnya untuk masyarakat yang belum atau tidak memiliki rekening di bank.

Atas usaha yang dilakukan oleh Kementrian koperasi ini diharapkan, pertama; koperasi dapat meningkatkan kinerja bisnis terutama pengelolaan administrasi. Kedua; koperasi mampu melayani anggota dengan lebih baik. Ketiga; koperasi mampu mengoptimalkan peluang usaha baru memanfaatkan e-business, serta Keempat; koperasi mampu mengintensifkan interaksi dengan instansi pembina, sesama koperasi dan stake-holder lainnya.

HAMBATAN

Niat baik dari koperasi yang dibantu oleh beberapa kalangan untuk mengembangkan diri menjadi koperasi modern nampaknya tidak serta-merta berjalan mulus tanpa hambatan. Sampai dengan saat ini, tidak ada satupun regulasi yang dapat dijadikan payung hukum langsung atas kegiatan-kegiatan menggunakan IT yang akan dilakukan oleh koperasi modern. Sampai dengan saat ini, Kementrian Koperasi & UMKM tidak terlihat mempunyai inisiatif untuk membuat regulasi untuk mengaturnya.

Regulasi yang dipergunakan untuk mengatur transaksi-transaksi yang berhubungan dengan teknologi keuangan dan lalu-lintas pembayaran hanyalah Peraturan Bank Indonesia. Di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 11/11/PBI/2009, di atur tentang bagaimana lembaga keuangan bank (LKB) maupun bukan bank (LKBB) dapat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu. Bagi koperasi (cq. Koperasi Simpan Pinjam), transaksi menggunakan kartu merupakan ekses dan konsekuensi logis dari KSP modern yang sedang diidealkan tersebut.

Namun sejauhmana PBI tersebut dapat mengakomodir kepentingan koperasi dalam arti luas, hal tersebut memang masih banyak diragukan. Apakah Bank Indonesia sebagai pemegang mandat atas pengaturan kegiatan lalu-lintas pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan benar-benar bisa seimbang dan tidak berat sebelah alias diskriminatif? Apakah apabila KSP yang akan menjadi pelaku dalam kegiatan tersebut juga dapat memperoleh perlakuan yang sama? Apabila dalam kenyataannya terbukti tidak, maka menjadi benar hipotesis sebagian besar masyarakat bahwa Bank Indonesia memang hanya mengakomodir perbankan.

Kebijakan diskriminatif akan sangat kentara tatkala ijin penyelenggaran kegiatan lalu-lintas pembayaran dengan menggunakan kartu diberikan oleh Bank Indonesia kepada KSP namun dengan sedemikian banyak pembatasan-pembatasan transaksi yang dapat dilaksanakan. Dengan argumentasi bahwa koperasi hanya untuk melayani anggota maka transaksi keuangan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan kartu ini pun hanya antar anggota. Argumentasi ini masuk akal kan?

Terlepas dari kebijakan tersebut masih terbuka untuk diperdebatkan, namun yang lebih esensial adalah bahwa kebijakan ini jelas-jelas ‘mengkerdilkan’ potensi koperasi. Lagi-lagi stigma bahwa koperasi adalah badan usaha kelas gurem yang hanya diikuti oleh orang-orang terbelakang dan marginal sehingga pasti tidak membutuhkan transaksi keuangan yang ‘aneh-aneh’ semakin dalam ditancapkan.

Implementasi dari kebijakan di atas adalah apabila ada seorang anggota KSP modern ingin mentranfer sebagian dana yang ada di KSP kepada rekening dia sendiri yang ada di bank tidak dapat dilaksanakan, karena Bank Indonesia hanya memberikan ijin kepada KSP modern tersebut untuk beroperasi secara close loop. Artinya seorang anggota hanya dapat bertransaksi dengan sesama anggota.

Jadi apabila ada anggota KSP yang juga membuka rekening di bank, maka rekening miliknya di bank tersebut dianggap rekening milik orang yang bukan anggota KSP, sehingga transfer tersebut tidak dapat dilaksanakan. Aneh kan?

Realitas seperti ini justru hanya akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. KSP modern yang dikampanyekan selama ini ternyata hanya mampu menyediakan fasilitas untuk melihat saldo rekening, transfer kepada sesama anggota KSP dan paling maksimal bisa bayar telepon, PAM dan PLN lewat internet. Lalu apa bedanya KSP dengan warung-warung syalayan di pinggir jalan?

Mimpi tentang KSP modern sebagaimana dibayangkan selama ini jangan-jangan memang benar-benar hanya sebuah mimpi. Andaikanpun ada klaim dari pihak Kementrian Koperasi dan UMKM beserta BUMN yang memfasilitasinya, bahwa koperasi modern akan didirikan secara massal di Indonesia, jangan-jangan koperasi modern tersebut hanya sekedar slogan sebagai perwujudan dari kepentingan bermuatan politik sesaat karena didirikan dengan tidak mempunyai dasar regulasi yang kuat dan mapan.


Berita lainnya